Menu
RSS

Tangani Tunggakan Pajak, Pemkot Kerjasama Dengan Kejari

MATARAM - Sebagai upaya penanganan dan penyelesaian tunggakan pajak di Kota Mataram, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Pendapatan Kota Mataram bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, melakukan penandatangan surat kuasa khusus dalam upaya penanganan dan penyelesaian tunggakan pajak dari Dinas Pendapatan Kota Mataram kepada Kejaksaan Negeri Mataram di ruang Sekretaris Daerah Kota Mataram, Senin 6 Mei 2013 kemarin.


Penandatangan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Sang Ketut Muditha SH.MH dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram H.M. Syakirin Hukmi SE.MM disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said MM serta jajaran terkait lainnya, dilanjutkan dengan penyerahan naskah beberapa tunggakan pajak dari Wajib Pajak (WP) di Kota Mataram.


Dalam sambutannya, Ir. HL. Makmur Said MM menjelaskan, tujuan dari kerjasama ini bukan untuk memanfaatkan penegak hukum dan menakut-nakuti para WP. Sebaliknya langkah ini diambil untuk memberikan efek jera pada penunggak pajak, sehingga ke depan tidak terjadi tunggakan-tunggakan lagi. Di samping itu, pihak kejari juga dapat memberikan pembinaan dan penjelasan terhadap WP, karena pajak yang akan disetorkan itu bukan dari uang pribadi atau uang perusahaan, melainkan uang negara yanag telah dipungut dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Jumlah tunggakannya memang tidak seberapa, tetapi kita berharap upaya ini bisa menjadi pembinaan bagi WP,” katanya.


Ditambahkan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram H. M. Syakirin Hukmi, jumlah tunggakan pajak yang diserahkan ke Kejari, khusus untuk pajak hotel dan restoran sejak tahun 2002 sebesar Rp 545 juta lebih, dengan rincian dari tujuh hotel sekitar Rp 256 juta lebih dan dari 10 restoran sekitar Rp 288 juta lebih. “Ini adalah salah satu bentuk kerjsama dengan Kejari, karena kerjasama yang kita lakukan masih bayak lagi, semisal kajian-kajian produk hukum terhadap peraturaan yang sudah dan akan ditetapkan,” paparnya.


Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Sang Ketut Muditha, SH, MH menargetkan tunggakan pajak 100 persen bisa terealisasi dalam waktu enam bulan. Namun demikian, dalam melakukan proses penagihan pihaknya mengedepankan tindakan-tindakan persuasif kepada pemilik hotel dan restoran.


Dia menilai, penandatangan surat kuasa khusus ini merupakan ikatan moril untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Pemerintah Kota Mataram untuk menagih pajak yang terhutang pada WP. “Tidak ada maksud menakut-nakuti WP,” katanya membenarkan pernyataan Sekda.


Pasalnya pajak-pajak yang terhutang di WP merupakan uang negara, sehingga Kejari memfasilitasi, agar berbagai program kegiatan yang telah direncanakan Pemkot Mataram dalam terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum Kota Mataram, lanjut Muditha, pihaknya juga telah melakukan penandatangan serupa dengan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.


(Nir/ Hms)


FokusTani

 

HOTLINE 0821 4688 5649 -- BBM 74472E20  --  EMAIL : redaksimataramnews@gmail.com -- redaksi@mataramnews.com